Pada tanggal 19 oktober 2004 telah ditandatangani undangundang no. Uu, perpu, pp, perpres, keppres, inpres, pbi, pbpk, dan pojk berita negaradaftar peraturan dalam berita negara pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepalaketua badaninstansi atau lembaga yang setingkat tabel lntabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945 tabel bntabel ini memuat daftar nama instansi atau. Lingkup tugas kurator dan pengurus dalam proses kepailitan. Namun, sejak diundangkan pada tanggal 18 november 2004 penyelesaian melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu. Syarat ini merujuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 uu no. The document has been adapted specifically for publication on the global insolvency law. Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 undangundang no. Naskah akademik revisi undangundang uu nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu telah masuk tahap koreksi akhir.
Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 dua hari setelah tanggal permohonan. Bagian keempat tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas kurator pasal 93 1 trisakti university economic 231 fall 2015 k kepailian 1932010. Sejken tim pokja dari badan pembinaan hukum nasional bphn. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang definisi kepailitan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam uu 37 tahun 2004. Dalam pasal 222 ayat 1 disebutkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang ini dapat diajukan oleh. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat 3 undangundang dasar. Dirgantara indonesia sebagai kreditor yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.
Dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Diundangkan di jakarta pada tanggal 14 januari 2004 sekretaris negara republik indonesia, ttd. Uu no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undangundang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Terkait dengan berlakunya undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang uu kepailitan terdapat upaya dari pemohon untuk melakukan pengujian. Dalam uu kepailitan jelas disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas penting untuk dipahami bagi suatu perseroan terbatas selaku debitur dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu. Pilih menu lembaran negaradaftar peraturan meliputi a. Dec 04, 2016 syarat untuk dinyatakan pailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 uu no. Permohonan pernyataan pailit diajukan pada tanggal 3 juli 2007 oleh heryono, nugroho, dan sayudi adalah mantan karyawan pt.
Dasar umum kepailitan adalah kitab undangundang hukum perdata khususnya pasal 11 dan pasal 12. Namun sesuai dengan prinsip kepailitan bahwa debitor dikategorikan pailit jika kewajiban yang jumlahnya lebih besar dari aset perusahaan yang bersangkutan dan agar sesuai asas pemberian manfaat dan. Penerapan asas pembuktian sederhana dalam memeriksa. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Penjelasan uu 372004kepailitan dan penundaan kewajiban. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik. Dirgantara indonesia persero yang beralamat di jln.
Selanjutnya, naskah akademis dapat diusulkan menjadi rancangan undangundang ruu ke dpr pada 2020. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 satu kreditur yang tidak dapat, atau. H debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dalam hal lainnya yg menurut mrpkan kepentingan umum bank indonesia permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh bank indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan badan. Jan 10, 2016 dasar umum kepailitan adalah kitab undangundang hukum perdata khususnya pasal 11 dan pasal 12. Majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar termohon dapat dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 uu nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Syarat dinyatakan pailit konsultan hukum professional. Pengertian kepailitan dan pkpu selamat datang di law. Pasal 22 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap. Agenda perubahan undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang. May 10, 2017 dalam uu kepailitan jelas disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas penting untuk dipahami bagi suatu perseroan terbatas selaku debitur dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu putusan pengadilan. Pdf abstrakthis article does analyse under historical approaches regarding. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar. Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang selanjutnya disebut uu kpkpu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan. Uu kpkpu lahir didorong adanya kebutuhan dunia usaha terhadap perangkat hukum dalam penyelesaian masalah utangpiutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Mar 14, 2011 keberadaan undangundang kepailitan pada tahun 2004 sekarang.
Kemudian dasar khusus tentang kepailitan di indonesia, diatur dalam undangundang no. Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang selanjutnya disebut uu kpkpu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor. Hukum kepailitan indonesia sebagai sub sistem dari hukum perdata nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata hukum perdata materiil dan hukum acara perdata hukum perdata formil. Bahwa oleh sebab itu pemohon, memohon kepada ketua pengadilan niaga c. Kriteria kreditor separatis, preferen, dan konkuren dalam. Penerapan asas pembuktian sederhana dalam memeriksa perkara. Undangundang tentang kepailitan faillissementsverordening.
Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang. Secara detail lingkup tugas kurator dan pengurus dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu, tercantum dalam uu nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu uu kepailitan. Adapun pkpu ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar insolvensi debitur terhadap hutanghutangnya kepada pihak kreditor. Undangundang nomor 37 tahun 2004 pusat data hukumonline. H debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dalam hal lainnya yg menurut mrpkan kepentingan umum bank indonesia permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh bank indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan badan pengawas pasar. Indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4358. Uu no 4 th 1998 ttg penetapan perpu no 1 th 1998 ttg perubahan uu kepailitan menjadi uu compiled by.
Putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor 41pailit2007pn. Pengertian kepailitan dan pkpu selamat datang di law office. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor, setelah putusan pailit dibacakan. Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Salinan sesuai dengan aslinya deputi sekretaris kabinet bidang hukum dan perundangundangan. Sekretaris pokja dari badan pembinaan hukum nasional bphn kenterian hukum dan ham raymond sitorus mengatakan, bahwa nantinya. Hukum kepailitan indonesia sebagaimana dimuat dalam uu nomor 37 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lainnya. Pasal 1 angka 5 uu kepailitan mendefinisikan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Menurut undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan, prosedur permohonan pailit adalah sebagai berikut. Perlindungan hukum seimbang pada kreditur dan debitur.
Tercatat ada 2 dua putusan mk terkait uu kepailitan yaitu. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undangundang no. Kewenangan berbuat debitur pailit terhadap harta kekayaannya. Hukum kepailitan pengetahuan hukum kepailitan di indonesia. Akibat kepailitan pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailft diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pengertian debitor, kreditor, dan utang debitor adl. Undangundang republik indonesia nomor 37 tahun 2004. If effort body belongs to state have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases uu no. Ini 16 poin revisi uu kepailitan dan pkpu yang sudah digodok. Yang dapat mengajukan permohonan kepailitan serta siapa yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga 4.
Naskah akademis uu kepailitan ditargetkan jadi ruu pada. Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu diatur dalam pasal 222 sampai dengan pasal 294 uu no. Sesuai dengan pasal 1 angka 7 undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang uu kepailitan, proses penyelesaian perkara kepailitan di indonesia dilakukan di pengadilan niaga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 undangundang dasar 1945.
1129 17 947 488 1331 804 885 855 1157 1483 765 2 1202 871 913 1177 1153 333 696 1257 1097 877 1048 1400 673 822 690 895 630 1117 366 740 894 1195 601 264 1456 562 1249 1114 176 58 1383 997 29 1104